5 Anggota Komisioner KPU Lebak Disanksi Melanggar Kode Etik oleh DKPP

5 Anggota Komisioner KPU Lebak Disanksi Melanggar Kode Etik oleh DKPP

Bantengate.id. Lebak, KPU Lebak dalam merekrut anggota PPK dinyatakan telah melanggar kode etik pasal 2, pasal 15 huruf c dan pasal 19 huruf f Peraturan DKPP 2/2017. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal13 Desember 2022, KPU Kabupaten Lebak telah mengumumkan sebanyak 280 orang yang lolos dalam tahapan seleksi wawancara dengan Nomor 38/PP.04.1-B A /3602/2022 dan melantik 140 (Seratus Empat Puluh) Anggota PPK terpilih pada tanggal 4 januari 2023 dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Nomor 1/PP.04.1-Und/ 3802/2023.

Bacaan Lainnya

Dari 140  orang yang dilantik menjadi Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terdapat 81 (Delapan Puluh Satu) Anggota PPK yang double job terikat dengan kontrak kerja yang lain atau sekitar 60% dari jumlah -anggota PPK. Mereka ada yang sebagai guru honorer, pekerja perangkat desa dan lain-lain.

KPU Lebak dianggap lebih memilih orang yang sudah memiliki pekerjaan ketimbang memberi kesempatan kepada orang yang belum memperoleh pekerjaan.

Menanggapi persoalan tersebut di atas saat di konfirmasi oleh Bantengate, Jumat, 18 Mei 2023 Ketua KPU lebak, Ni’matullah menyatakan bahwa KPU Lebak sedang menunggu Surat dari KPU Pusat. Ini sesuai dengan keputusan DKPP agar KPU melaksanakan keputusan DKPP sejak keputusan DKPP 12 Mei 2023 dalam waktu 7 hari. Demikian juga agar Bawaslu mengawasi pelaksanaan keputusan DKPP ini.

Ketika ditanyakan soal apakah KPU Lebak akan merekrut ulang anggota PPK yang 80 orang dimaksud. Ni’matullah mengatakan, Tidak. Bahwa keputusan DKPP hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari pengadu, yaitu berupa pelanggaran kode etik saja. Dan DKPP tidak memerintahkan atau menggugurkan 81 orang yang dianggap bermasalah tersebut.

Bahwa pelanggaran kode etik tidak serta merta menggugurkan keputusan yang telah diambil oleh KPU Lebak soal rekrutmen anggota PPK. Secara singkat Ni’matullah sedang menunggu surat dari KPU Pusat atas keputusan yang telah diambil DKPP tersebut.

Polemik ini muncul setelah adanya aduan dari salah seorang masyarakat Lebak yaitu Musa Weliansyah atas rekrutment anggota PPK di Lebak pada Maret yang lalu. (sudrajat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *