Bantengate.id, Pandeglang – Dinilai memiliki kekayaan tidak wajar, ratusan Mahasiswa tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk Kantor Bupati Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Bupati Pandeglang, Kamis (04/05/2023).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka meneriakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPAT) segera turun Ke Pandeglang, guna mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang sangat fantastis dan dinilai tidak wajar.
Nova Ihroni selaku orator dalam orasinya mengatakan,, Jumlah Harta kekayaan Bupati Pandeglang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebesar Rp.11 milyar. Berdasarkan data laporan LHKPN, tercatat Bupati Pandeglang Irna Narulita mempunyai harta kekayaan sebesar Rp62 Miliar. memliki 112 bidang tanah dan 1 unit kendaran bermotor merk Honda,.
“Apakah harta mewah yang dipamerkan oleh keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita atau Keluarga Dimyati Natakusumah sudah seluruhnya dilaporkan di LHKPN?, Ini menjadi tanda tanya yang besar mengenai laporan harta kekayaannya,” ucapnya.
“Kami minta agar kPK beserta PPATK bisa datang memeriksa harta kekayaan Bupati Pandeglang atau keluarga Natakusumah,” tegasnya.
Selain itu menurutnya, gaya hidup hedonis suami dan anak Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Pandeglang dimana masih banyak tingkat kehidupannya dibawah garis kemiskinan.
“Ini menunjukan bahwa Bupati Irna Narulita cenderung memperkaya diri dan keluarganya dibanding untuk mensejahterakan masyarakat Pandeglang,” cetusnya.
Sementara, Achmad Fahruroji dalam orasinya mengatakan, trah atau dinasti Natakusumah telah memimpin Pandeglang selama 16 tahun, akan tetapi masih terdapat banyaknya infrastruktur yang buruk, warga yang masih belum dapat memiliki kesempatan mengayomi pendidikan, minimnya perlengkapan dan fasilitas kesehatan di tiap-tiap PKM maupun RSUD di Pandeglang, dan masih tingginya angka kemiskinan di Pandeglang, serta banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak objektif dan tidak memihak kepada rakyat, seperti diantaranya tentang pengadaan satu unit Predo Land Cruiser Tahun 2019 senilai Rp1,9 Miliar sebagai mobil dinas Bupati Pandeglang, serta tentang pemberian sepeda listrik untuk RT/RW yang menelan anggaran senilai Rp38 Miliar pada Tahun 2023, dimana hal ini menunjukan jika trah atau dinasti Natakusumah telah gagal memimpin Pandeglang.
“Banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai berbanding terbalik dengan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik di Kabupaten Pandeglang yang masih rusak parah. Padahal diketahui masih terdapat total jalan rusak di Kabupaten Pandeglang sekitar 723 kilometer. Per tahun 2022 masih punya kerusakan sekitar 200 Kilometer, artinya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang sangat lambat jika dibandingkan dengan masa jabatan Bupati Pandeglang yang sudah 2 periode, untuk itu kami minta agar Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang mundur dari jabatannya,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan dengan aparat keamanan saat para pengunjuk rasa memaksa menerobos masuk ke dalam pintu gerbang halaman kantor Bupati. Para pengunjuk rasa juga turut melempari gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan telor dan membakar Ban di luar gerbang halaman kantor Bupati Pandeglang. Kericuhan sempat meredam saat pihak kepolisian memberikan ijin para pengunjuk rasa memasuki pintu gerbang halaman kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasinya. ***(dad)
