SERANG, BANTENGATE.ID – DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna Pemberhentian Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (5/4).
Wagub Banten Andika, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten itu mengaku dirinya akan kembali ke masyarakat setelah selesai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur pada pertengahan Mei 2022 mendatang.
“Saya akan kembali ke masyarakat. Banyak yang bisa dilakukan, bisa mengajar dan sebagainya,” katanya menjawab wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni.
Saat di tanya mengenai persiapannya pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang, Andika, mengaku akan melihat di lapangan terlebih dahulu. “Ya, nanti kita lihat di masyarakat bagaimana, yang jelas nanti saya jadi punya lebih banyak waktu untuk bersilaturahmi dengan masyarakat,” jelas Andika.
Andika mengaku tidak ingin berandai-andai mengingat Tahun 2024 masih relatif lama. Dalam konteks politik masih akan banyak yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun tersebut.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Soni yang memimpin rapat mengatakan, Rapat Paripurna tersebut digelar untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri tentang masa jabatan sejumlah Kepala Daerah yang akan berakhir dalam waktu dekat ini.
“Berkenaan dengan masa akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka DPRD Banten mengumumkan pemberhentian melalui Rapat Paripurna DPRD,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Andra menyampaikan, hasil rapat paripurna tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan untuk mendapat penetapan pemberhentian.
Masa jabatan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten dan Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten akan berakhir pada 12 Mei 2022. Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, kemudian diusulkan DPRD kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.–(rel/dimas )
