Pandeglang, BantenGate.id –
Keputusan Pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk diantaranya Generasi Muda Mathlaul Anwar (GEMA-MA) Provinsi Banten.
Sebagaimana diketahui, tepat pada Sabtu (03/09/2022) pukul 14.30 WIB petang kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menyampaikan keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kenaikan harga BBM tersebut diantaranya, Pertalite dari harga awal Rp 7.650,- per liter menjadi Rp 10.000,- per liter, Solar subsidi dari harga awal Rp 5.150,- per liter menjadi Rp 6.800,- per liter, Pertamax dari harga awal Rp 12.500,- menjadi Rp 14.500,- per liter.
Menyoroti hal tersebut, Ketua GEMA-MA Provinsi Banten, Irwandi Suherman mengatakan, pihaknya mengecam keras atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut Irwandi, hal ini menunjukkan Pemerintahan Jokowi terkesan tidak Pro Rakyat dan akan terpatri di hati rakyat, karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM mengingat bangsa ini belum bisa bangkit dan pulih sepenuhnya pasca mengalami babak belur akibat badai Pandemi Covid yang berkepanjangan.
“Baru saja kita saksikan ribuan keluarga kehilangan tulang punggungnya karena meninggal dunia, belum lagi ada jutaan kepala keluarga kehilangan lapangan pekerjaan kerena PHK masal akibat dampak Pandemi Covid yang sampai saat ini belum ada solusi kongkrit. Kini harus menelan pil pahit dengan kenaikan harga BBM, tak terbayang bagaimana multiplayer efek dari ini semua kedepannya,” kata Irwandi kepada bantengate.id, Minggu (03/09/2022)
Selain itu, Akademisi Mathlaul Anwar ini juga turut menyampaikan solusi memberikan saran agar Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk memangkas gaji para pejabat Negara sekelas Menteri, Direktur Utama BUMN, juga Pejabat eselon I (satu) dan II (dua) yang dinilainya cukup fantastis dan membebani APBN sebagai bentuk tanggung renteng dengan rakyat.
“Baiknya pak Jokowi juga mengeluarkan kebijakan baru memotong gaji menteri, Dirut BUMN, Pejabat di jajaran pemerintahan pusat, Kementerian dan BUMN. Kita semua tahu gajih mereka cukup besar dan sangat membebani APBN,” ucapnya.
Ia juga menekankan agar pemerintahan Jokowi cepat turun tangan mengerahkan seluruh sumberdaya pemerintahannya untuk memberikan solusi kongkrit atas multiplayer efek yang akan terjadi pasca kenaikan harga BBM sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Pemberian Bansos (Bantuan Sosial , red) bukan satu-satunya solusi, namun pemerintah harus mampu menekan dan mengendalikan harga bahan pokok yang akan terjadi akibat efek dari kenaikan harga BBM ini,” jelasnya. ***(dad)
