Serang, Banten Gate id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima kunjungan Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) di Aula Setda Provinsi Banten, Selasa (18/10/2022).
Kunjungan Komnas HAM RI tersebut dalam rangka membahas persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan datang.
Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Komarudin menyampaikan jika Pemprov Banten telah melakukan beberapa langkah dan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Salah satu langkah yang dilakukan tersebut diantaranya dengan memastikan masyarakat yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih, baik itu masyarakat pada umumnya, masyarakat adat, penyandnag disabilitas dan masyarakat yang sedang melakukan perjalanan.
“Jadi jangan sampai masyarakat itu tidak bisa memilih karena tidak terdaftar. Kepada Komnas HAM RI sudah kita sampaikan bahwa kita maksimal dalam pendataan,” ungkapnya.
Selain dari pada itu kata ia, Pemprov Banten juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024.
“Itu merupakan salah satu support Pemerintah Provinsi Banten dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2024,” tuturnya.
Sementara, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI Gatot Ristanto mengatakan, kunjungannya ke Pemerintah Provinsi Banten ini dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan maksud untuk memastikan hak pilih masyarakat yang rentan seperti disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya terdata.
“Kami memastikan persiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu 2024, dan Kita perlu memastikan hak pilih bagi masyarakat rentan seperti teman-teman disabilitas, masyarakat adat dan lainnya. Sehingga kita harus pastikan hak pilihnya tidak tercederai,” ujarnya.
Dirinya berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggaraan Pemilu agar jumlah pemilih dalam setiap TPS tidak terlalu banyak guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Diharapkan juga agar dilengkapi dengan tenaga medis yang disiapkan untuk dapat menjangkau bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan saat pelaksanaan,” tandasnya. ***(red.)
