Serang, Banten Gate.id – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyatakan, peningkatan target pendapatan pada rencana struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sudah berdasarkan hasil perhitungan yang rasional dan terukur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,72 persen dibandingkan target PAD pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
Peningkatan target PAD terbesar yaitu dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi tersebut telah diperhitungkan secara rasional dan terukur, termasuk nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor dan potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan baru dengan memperhitungkan perkembangan dimasa pemulihan ekonomi pada tahun 2023.
“Pemprov Banten terus berupaya melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD melalui pengembangan inovasi pembayaran, upaya penagihan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan pemberian insentif bagi wajib pajak,”
Hal ini disampaikan Pj Gubernur Al Muktabar pada rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Selasa (11/10/2022).
Selain itu ia menuturkan, Kenaikan pendapatan daerah pada Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 dari sektor pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 6,69 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD murni tahun anggaran 2022.
Dikatakannya, untuk mendukung optimalisasi pendapatan tersebut, Pemprov Banten terus berupaya mengembangkan teknologi informasi demi kemudahan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diantaranya dilakukan dengan pemberlakuan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal), Samsat Banten Hebat (Sambat), E-Commerce dan Gerai Ritel.
“Dalam Raperda APBD TA 2023 akan memprioritaskan beberapa hal yang telah terpadu dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dimana hal itu sebagai upaya pembangunan di Provinsi Banten,” tuturnya.
“Semua target dalam rangka upaya pembangunan di Provinsi Banten tentu sektor yang menjadi layanan dasar akan menjadi hal yang utama, dan sektor penunjang pelayanan dasar merupakan rangkaian prioritas,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar juga mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mengahadapi berbagai kondisi dan situasi kedepannya, termasuk menghadapi akan terjadinya inflasi dan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan. Ia berharap, Raperda APBD TA 2023 tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
“Itu yang ingin kita pentingkan sebagai bagian pemerintah hadir memberikan layanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
“Semoga ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Provinsi Banten,” tandasnya.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim. Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, dan Kepala OPD di Lingkungan Provinsi Banten. ***(red.)
