Pj Sekda Lebak, Virgojanti, Buka Rakor Penguatan Reformasi Birokrasi

BANTENGATE.ID, LEBAK:– Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Virgojanti, membuka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun Anggaran 2021, bertempat di Lebak Data Centre, Kamis (25/03/2021).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting tersebut, digelar dalam rangka penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Virgojanti menjelaskan, bahwa kegiatan itu bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang merata tentang Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lebak, serta tersusunnya Peta Proses Bisnis sebagai salah satu komponen Reformasi Birokrasi pada area Penataan tatalaksana masing-masing Perangkat Daerah.

“Kegiatan juga dimaksudkan dapat memberikan penguatan kapasitas yang menyeluruh tentang Reformasi Birokrasi sebagai upaya mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak,” jelas Pj Sekda Lebak.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Ronald Andreas Annas, menyampaikan tiga fokus kebijakan SAKIP 2020-2024 yaitu, Kualitas, Integrasi, dan Hasil Implementasi.

“Diharapkan agar para Kepala OPD bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang disusun agar sesuai dengan kebutuhan,” kata Ronald.

Ronald Andreas juga mengatakan, bahwa SAKIP merupakan alat bantu yang digunakan Kementerian PAN-RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang digunakan.

“Implementasi SAKIP ini sangat penting, agar pertanggungjawaban dari setiap manfaat maupun hasil anggaran daerah yang telah digunakan dapat lebih tertata dengan baik,” tegasnya.– (vina)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *