BANTENGATE.ID, PANDEGLANG – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang secara tegas meminta pihak Bank Tabungan Negara (BTN) untuk segera membuka layanan di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, jika ada kendala selama ini dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus datang ke Kantor BTN Cilegon.
“Ini permintaan kesekian kali dari kami, tapi kenyataannya hingga saat ini di Pandeglang belum ada unit BTN. Setiap ada kendala KPM (Keluarga Penerima Manfaat -red.) kami berangkat ke Cilegon.” Demikian dikatakan Kadinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah dalam Rapat Timkor BPNT Kabupaten Pandeglang tahun 2021, Kamis (8/4/2021).
Menurut Kadinsos, adanya ketegasan dari pihak bank BTN dapat membuka layanan di Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu faktor pendukung suksesnya program BPNT.
“Kalau layanan bank belum ada disini permasalahan ini tidak akan selesai, saya harap ada mobil layanan sebelum ada kantor unit disini,” ujarnya.
Selain dari unit layanan, Kadinsos juga turut meminta BTN untuk dapat memperhatikan pendistribusian mesin EDC (Elektronic Data Capture) dan sinyal provider untuk mesin EDC lantaran setiap daerah berbeda kekuatan jaringannya.
“Saya minta setelah verifikasi e-warung segera didistribusikan mesin EDC nya. Untuk sinyal providernya disesuaikan dengan kondisi daerah karena pernah ada masyarakat KPM saat mau pencairan BPNT harus ke bukit untuk mencari sinyal,” imbuhnya.
Menjawab permintaan Kepala Dinas Sosial Pandeglang, I Wayan Cahyo sebagai Wakil Kepala Cabang BTN Cilegon menyampaikan, terkait unit layanan BTN di Pandeglang saat ini sedang dalam proses tahapan perizinan dan penentuan lokasi.
“Kami sudah tindaklanjuti kepada kantor pusat, persetujuan sudah muncul pada bulan Nopember 2020, saat ini sedang dalam proses izin dan sedang tahapan negosiasi penentuan tempat. Sementara ini kami akan upayakan mobile layanan terlebih dahulu,” terangnya.
Terkait mesin EDC ia mengatakan sampai saat ini pihaknya belum bisa memenuhi secara keseluruhan. Namun pihaknya berjanji akan segera memenuhi dalam waktu yang dekat.
“Memang ada keterlambatan, tapi menurut kantor pusat, EDC sudah ada, sekarang sedang proses Ijek Setting,” ungkapnya.
“Untuk provider telekomunikasi kita upayakan karena kita tidak bekerja dengan satu layanan saja, kita terus koordinasi dengan tim di lapangan,” terangnya.
Kepala Kejaksaan Pandeglang, Suarno selaku Timkor BPNT menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan Monitoring dan Evaluasi (Monev), untuk itu menurutnya harus bisa mencari solusi terbaik.
“Kita tidak menyalahkan satu sama lainnnya, tapi dalam kegiatan ini ada solusi terbaik seperti halnya disampaikan Kadinsos,” ujarnya.
Dikatakan Suarno, Tim Koordinator (Timkor) kerap menjadi sasaran dalam setiap ada permasalahan dalam program BPNT, hal ini menurutnya lantaran masyarakat tidak tahu kalau program BPNT merupakan domainnya BTN.
“Agar penyaluran ini bisa berjalan baik kita komitmen perbaiki, dan BTN harus lakukan verifikasi yang bagus. Mari kita cek bersama apakah e-warung ini mempunyai kapabilitas yang baik atau tidak,” jelasnya.
Sementara, Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Pandeglang Pery Hasanudin selaku ketua Timkor BPNT berharap apa yang sudah disampaikan dalam rakor ini dapat ditindaklanjuti khususnya oleh pihak BTN.
“Akan berjalan lancar BPNT kalau sarana memadai, dari pertemuan ini harus ada Outcome nya,” pungkasnya. – (dad)
