Serang, Bantengate.id–Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (PUWNTEN), H. Mardini, menolak Al Muktabar diajukan kembali sebagai Pj. Gubernur Banten oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, karena di nilai tidak komunikatif dengan stakeholder dan tidak responsip terhadap keluh-keluhan publik Banten.
“Yang ada, dia meresmikan kegiatan seremonial, namun persoalan-persoalan urgensi masyarakat tidak selesai. Tidak memahami persoalan, tidak bisa menggali potensi daerah,”kata H. Mardini, tokoh pendiri pembentukan provinsi Banten ini, usai mengikuti urun rembug Kepemimpinan Banten Masa Depan yang digelar SULTANTV, Banjarsari, Cipocok Jaya Kota Serang, Sabtu (01/4/2023).
Menurut H. Mardini, hampir semua tokoh mengeluhkan gaya komunikasi dan manajemen pemerintahan yang diterapkan oleh Al Muktabar. Karena itulah, Mardini, berharap DPRD Banten yang diminta Menteri Dalam Negeri mengusulkan 3 untuk Penjabat (Pj) Banten tidak mengusulkan Al-Muktabar.
“Mohon pemimpin ke depan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak mencla-mencle,” ungkap Mardini.
Sementara, H. Ali Yahya, Mantan Ketua Tim Perumus Pembentukan Provinsi Banten di DPR menyebut, Al-Muktabar tidak memahami fungsi manajer. “Jadi, Al Muktabar ini ngurus pegawai saja tidak selesai-selesai hampir setahun. Artinya dia tidak memahami manajerial. Maka jangan diusulkan lagi, siapa saja boleh jangan asal Al-Muktabar. Terbukti gagal,” jelas Ali lagi.
Ia berharap ada politik will dari Presiden untuk menunjuk PJ yang tidak membuat gaduh, terlebih menghadapi Tahun politik 2024.
Ketua Harian PUB Banten, Eden Gunawan, menambahkan, bahwa salah satu faktor penting adalah pembangunan SDM. Namun saat ini ia melihat Pendidikan di Banten seperti mainan padahal anggarannya 20% dari APBD.
“Bahkan pada level SMA saya mendapati Kepala sekolah saat ini bingung karena tidak dilantik-lantik,” ungkap Eden.
Eden menguraikan pihaknya tidak akan menunjuk sosok yang akan diusulkan menjadi Pj.Gubernur Banten, namun PUB berharap orang yang ditugaskan adalah orang yang tepat yang mau bekerja untuk membenahi Banten.
Sementara, Uday Suhada, yang hadir dalam urun rembug itu menila kebijakan Al Muktabar melenceng dari kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kemendagri. “Sesungguhnya patokannya RPD Transisi, sehingga Al Muktabar tidak usah bereksperimen yang bukan-bukan dan tidak jelas,” ungkap Uday.
Uday mencontohkan soal prubahan SOTK yang membuat ASN di Banten gelisah dan khawatir. Karena perubahan SOTK tersebut menyebabkan perubahan nama dan tentu saja merubah posisi menjadi Pelaksana Tugas (PLT). Ada lebih 170 Pejabat eselon 3 dan 4 yang PLT. Karena itulah Uday berharap AL Muktabar tidak diajukan oleh DPRD Banten untuk dipertimbangkan oleh Presiden sebagai Pj.Gubernur Banten.
Seperti diketahui, dalam rangka merespon Surat Mendagri Kepada DPRD Banten terkait usulan 3 pejabat untuk Pj. Gubernur Banten, beberapa Sesepuh dan Pinisepuh menggelar urun rembug tentang kepemimpinan di Banten. Kegiatan yang diinisiasi founder SULTANTV Bahroji dihadiri oleh berbagai element yakni, Sekretaris Dewan Pembina Puwten, Mardini, Ketua Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten Ali Yahya, Rektor UIN SMH Banten Prof. K.H Wawan Wahyudin, Ketua Perkumpulan Urang Banten, Laksamana Eden Gunawan.
Dekan Fisip/Ketua Tim NA Pemajuan Kebudayaan Banten Prof. Sihabudin, Direktur Alipp, Uday Syuhada, Sekretaris MUI Banten KH. Amas Tajudin, Ketua Rizalul Anshor Banten, Hamdan Suhaemi, Sekjen ICMI Rohman, Tokoh Banten Udin Syafrudin, Kadin Banten, Anang Rahmatullah, Komunitas Nalar/Gawekuta Institute Ginanjar Hambali.–(red)
