PANDEGLANG, BANTENGATE.ID – Aktivis, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dalam Lingkar Studi Dan Advokasi (LS-DA) Kabupaten Pandeglang akan melayangkan surat permohonan Audiensi dengan mengusung tema ‘Mengungkap Indikasi Distorsi, Memberangus Mafia Program P3-TGA’ ke Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian (BBWS-C3) terkait Persoalan pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Diketahui Surat Permohonan Audiensi yang dilayangkan LSDA Pandeglang tertanggal 07 Juli 2022 sesuai Surat Permohonan Nomor: 011/LS-DA/VI/2022.
Ketua LS-DA Pandeglang, Roni Barbariana mengatakan, sesuai rencana sebelumnya, dalam audiensi nanti pihaknya akan mempertanyakan beberapa masalah dan isu yang telah beredar santer di publik terkait pelaksanaan P3-TGAI di Kabupaten Pandeglang.
“Ada beberapa pokok permasalahan yang akan kami tanyakan nanti dalam audiens,” jelas Roni kepada media, Rabu (29/06/2022).
Menurutnya, terdapat beberapa pokok penting dalam pertanyaan audiens nanti, seperti, adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang terkesan tidak sesuai perencanaan, petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta adanya dugaan pemotongan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh segelintir oknum.
“Kami juga akan membahas sampai sejauh mana progres pelaksanaannya, yang mana nanti akan kami sandingkan dengan data yang kami kantongi,” terang Roni.
“Sebenarnya kami bisa saja melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi ke BBWS-C3, akan tetapi, kami tempuh dengan audiensi terlebih dulu, kecuali jika audiensi ini tidak ditanggapi, kita akan lakukan Aksi besar-besaran,” imbuhnya.
Pada tempat yang sama, Asep Boy selaku Koordinator Lapangan LS-DA mengatakan, munculnya polemik pelaksanaan proyek swakelola P3-TGAI membuat pihaknya geram. Selain munculnya isu terindikasi jaringan mafia program kata Asep, diduga kuat program yang menggunakan anggaran APBN tersebut dinilai banyak kejanggalan dan masalah, membuat beberapa aktivis yang tergabung dalam LS-DA ingin mengungkap permasalahan tersebut melalui audiensi dengan pihak BBWS-C3 selaku pelaksana tugas kegiatan P3-TGAI.
“Pihak BBWS sebagai kepanjangan tangan dan selaku pelaksana Program Kementerian PUPR jangan terkesan cuci tangan, jangan sampai program dijadikan ajang Bancakan oleh segelintir oknum. Persoalan ini harus segera diselesaikan, berantas mafia Program yang merugikan P3A selaku yang melaksanakan kegiatan,” ujarnya. ***(Dad)
