SERANG, BANTENGATE.ID–Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, akan membangun sarana Pusat Rehabilitasi Terpadu Syariah bagi narapidana korban Narkoba.
Rencana tersebut mengemuka dalam acara Rapat Koordinasi GA MUI Provinsi Banten bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten di Aula MUI Banten, di KP3B, Kamis (13/1/2022).
Hadir dalam acara itu; Ketua Umum GA MUI Provinsi Banten, H. Mas Muis Muslich, SH, Wakil Ketua H. Rustamunadi, SE, ME, Kombes (Purn). H. Entis Sutisna, Hairuzaman dan H. Mahyudi. Sedangkan Kepala DLHK Provinsi Banten diwakili Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, R. Nugraha Dananjaya.
Ketua Umum GA MUI Banten, H. Mas Muis Muslich, SH, mengatakan, rapat koordinasi Pengurus GA MUI dan DLHK Provinsi Banten ini diharapkan adanya sinergi berkenaan dengan rencana pembangunan Pusat Rehabilitasi Terpadu Syariah bagi para Napi korban Narkoba. Untuk merealisasikan rencana tersebut, MUI membutuhkan lahan.
Menurut Muis, dengan berdirinya Pusat Rehabilitasi Terpadu Syariah bagi Napi korban Narkoba yang digagas GA MUI Banten ini,para Napi Narkoba akan diberdayakan dengan membuka hutan sosial.
“Ditempat itu mereka akan dibekali berbagai knowledge (pengetahuan) dan skills (ketrampilan), sehingga ketika mereka pulang bisa membuka lapangan pekerjaan,”kata Muis.
Kepala Bidang Penataan dan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Banten, R. Nugraha Dananjaya, mengungkapkan, mengapresiasi adanya rencana kerjasama dan gagasan terkait rencana pembangunan Pusat Rehabilitasi Terpadu Syariah bagi para Napi korban Narkoba di Banten..
Menurut Nugraha, penyediaan lahan untuk pembangunan Pusat Rehabilitasi Terpadu bagi narapidana Narkoba itu bisa dengan cara pinjam pakai. Nantinya para Napi Narkoba tersebut bisa diberdayakan seperti; melalui pembudidayaan bibit, pemeliharaan, panen hingga pemasarannya.
“Diharapkan GA MUI Banten tak hanya bersinergi dengan DLHK Banten saja,melainkan juga bersinergi dengan DPUPR, Dinas Kelautan dan instansi terkait lainnya yang ada di Banten,” kata Nugraha.—(red/dimas)
