PANDEGLANG, BANTENGATE.ID – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi demonstrasi Jilid 2 di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan BPJS kesehatan yang tidak aktif, Jum’at (18/2/2022).
Dalam aksinya, massa IMM Pandeglang meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera merefocusing anggaran perjalanan dinas (Perdin) tahun 2022 yang besaran nilainya mencapai Rp 93,06 miliar, memberikan Jaminan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Pandeglang, segera melakukan Aktivasi BPJS PBI yang Non Aktif, melakukan Pendataan Ulang Penerima BPJS hingga tepat sasaran, dan segera memberikan solusi konkrit dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Ketua umum PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana menilai, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi yang menempati peringkat pertama di Provinsi Banten sehingga memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif. Belum lagi ditambah dengan persoalan Pandemi Covid-19 yang belum terentaskan menurutnya hal ini berakibat angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang semakin meningkat.
“Ditengah angka kemiskinan yang semakin tinggi, masyarakat sangat membutuhkan peran aktif dari Pemkab Pandeglang dalam memperoleh Jaminan Kesehatan,” ujarnya.
Selain itu kata ia, mengingat banyaknya BPJS PBI yang non aktif hingga mencapai 88.482 per November 2021 ditengah Pandemi Covid-19 yang belum usai hingga angka kemiskinan mencapai level tertinggi di Provinsi Banten, sementara, jika melihat besarnya anggaran perjalanan dinas yang mencapai angka 93.06 miliar hal tersebut menunjukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum prolater.
“Banyaknya persoalan BPJS PBI untuk masyarakat miskin yang non aktif hingga mencapai 88 ribu lebih, hal ini terkesan hanya menguntungkan kaum elit Pemerintah tanpa mempertimbangkan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dari Pemerintah ditengah Pandemi dan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi,” lanjutnya.
Senada, Fahrudin selaku Koordinator Lapangan (korlap) dalam orasinya mengatakan, besarnya anggaran perjalan dinas hingga mencapai Rp. 93.06 miliar terkesan tidak rasional, mengingat masih banyaknya persoalan yang belum teratasi di Kabupaten Pandeglang
“Kami menilai anggaran tersebut hanya pemborosan saja dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang yang masih membutuhkan Jaminan Kesehatan dan pengentasan Kemiskinan.” pungkasnya. ***(dad).
