Serang, Banten Gate.id –
Pemerintah Provinsi Banten mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk melayani masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan bendungan untuk akses air bersih bagi masyarakat.
“Pemprov Banten mengoptimalkan pemanfaatan bendungan secara optimal untuk masyarakat,”
Hal tersebut diungkapkan M Tranggono dalam Evaluasi Dokumen Pra FS (Feasibility Study) SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Barat dan Integrasinya dengan SPAM Regional Sindangheula di Hotel Horison Ultima Ratu Jl. Abdul Hadi No. 66, Kota Serang, Senin (19/9/2022).
M Tranggono mengungkapkan, selama ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Banten banyak didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai 60 persen. Pemprov Banten berusaha agar aset bekerja optimal agar berkontribusi terhadap PAD, diversifikasi sumber PAD.
“Pemprov Banten juga mengoptimalkan aset yang ada untuk produktif,” tambahnya.
Dikatakannya, rapat koordinasi yang diikuti oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BUMD diharapkan mampu melahirkan rencana aksi sehingga mampu memberikan kontribusi untuk Provinsi Banten.
Menurutnya, Rapat Koordinasi yang dilaksanakan merupakan langkah maju dalam pengelolaan Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula. Dengan rencana aksi siapa berbuat apa dan kapan, sehingga mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
“Harapannya, dengan masing-masing melaksanakan rencana aksi, mudah-mudahan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk Provinsi Banten,” ungkapnya.
Sementara, dalam kesempatan itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Meike Kencana Wulan mengungkapkan, hasil dari rapat koordinasi ini harus ada rencana aksi (action plan).
“Kita bekerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, orientasinya pada pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, air baku bukanlah suatu masalah lantaran bendungan sudah siap. Namun kata ia, masalah pendanaan yang perlu didorong karena tidak mungkin semuanya dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
“Karian Barat sudah berproses. Sudah ada tahapan-tahapan yang dilalui, sudah ada studi kelayakan,” ungkap Mieke.
Ia mengatakan, konsumsi air bersih masyarakat masih dominan air kemasan karena jaringan perpipaan terbatas. Kecepatan pertumbuhan perpipaan tidak mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.
“Perlu percepatan dengan adanya sumber air baku,” pungkasnya. ***(red.)
