SERANG, BANTENGATE.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten M Tranggono memimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Meningkatkan Sinergi Program Kerja Pembangunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/6/2022). Rapat membahas beberapa isu strategis untuk percepatan pembangunan Provinsi Banten.
Dalam kesempatan itu, Pj Sekda M Tranggono mengungkapkan beberapa isu strategis yang perlu dibahas, diantaranya, stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan hingga tenaga honorer.
“Stunting pada tahun 2024, Provinsi Banten harus 14 persen. Diharapkan bisa sampai nol persen karena usaha yang dilakukan sama,” ungkap M. Tranggono.
“Stunting ini kaitannya dengan kemiskinan terstruktur perekonomian keluarga,” imbuhnya.
Terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi ia mengungkapkan, Pemprov Banten fokus pada UMKM dan koperasi, E Katalog lokal untuk fasilitasi UMKM dan koperasi di Provinsi Banten.
“APBD Pemprov Banten mencapai Rp 12 triliun. Jika digabung dengan APBD Kabupaten/Kota hampir mencapai Rp 50 triliun. Harusnya ini bergerak Provinsi Banten, ajak pelaku UMKM di katalog lokal,” tuturnya.
Dibidang pendidikan ia mengungkapkan lulusan SMP mencapai 70 ribu, sementara kapasitas SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten sekitar 30 siswa.
“Penjabat Gubernur Banten menginginkan anak-anak di Provinsi Banten yang usia SMA harus punya ijazah SMA. Ada pemikiran membuat semacam SMA terbuka/ SMA metaverse yang induknya SMA favorit,” ungkapnya.
Adapun terkait tenaga honorer, ia mengatakan, jika semua daerah hampir mengalami hal yang sama.
“Di Pemprov Banten terdapat sekitar 17.500 tenaga honorer,” terangnya
Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengungkapkan untuk menangani stunting seluruh kepala daerah telah optimal dalam menangani stunting dari peran dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
“Peran Posyandu bisa lebih optimalkan oleh pejabat di wilayah. Perlu reward untuk memotivasi para kader Posyandu,” ungkapnya.
Sementara itu Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan, untuk percepatan ekonomi, bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat transaksi. Sehingga ketika transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten/Kota.
Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri dalam kesempatan itu mengusulkan penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu, sehingga data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan.
“Data siapa yang menikah, dari keluarga tidak mampu, masuk ke Dinas Kesehatan untuk diintervensi. Peningkatan anggaran pada ibu hamil dan balita,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang hadir ungkapkan isu strategis yang dihadapi wilayahnya saat ini. Terkait hal itu, Pj Sekda M Tranggono, untuk saat ini fasilitasi yang dilakukan masih terkait dengan kinerja Pemprov Banten. ***(Red.)
