Serang, Bantengate.id–Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, mengatakan, berdasarkan data penimbangan balita dalam sistem pelaporan e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Kementerian Kesehatan RI, bahwa di Provinsi Banten pada tahun 2023 semester 1 ini terjadi penurunan stunting dengan angka Prevalensi 3,6%. Dengan capaian tersebut, maka di Banten masih terdapat anak stunting sebanyak 28.770 orang.
“Penurunan ini dapat tercapai karena adanya Koordinasi antara OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota serta adanya kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi dalam kerja ini dapat menunjukkan adanya kemajuan target penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 kemungkinan bisa tercapai,”kata Virgojanti, Banten, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2023, yang digagas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Banten, di Hotel Horison Ratu, Kota Serang, Selasa,(8/8/2023).
Rapat monitoring itu membahas kaitannya dengan evaluasi kinerja tim TPPS pada semester I 2023, dimana berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI terjadi penurunan angka stunting di Provinsi Banten, posisi angka stunting di Provinsi Banten pada tahun 2022 berada pada angka 20 persen, di bawah angka nasional 21,6 persen.
Virgojanti yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Banten, menyampaikan Pemprov Banten telah berkomitmen dalam percepatan pencegahan stunting melalui koordinasi lintas sektoral, dan penguatan melalui penganggaran yang jelas outputnya serta berkontribusi terhadap penurunan stunting.
Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Semester I Tahun 2023 ini meliputi analisis atas kinerja anggaran, pencapaian output, pengintegrasian output dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Aksi konvergensi pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting.
“Diharapkan penurunan stunting melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memanfaatkan potensi di daerah. Dan saya mohon kompetensi Sumber Daya Manusianya ditingkatkan terutama kompetensi dalam hal gizi lebih spesifik oleh seluruh para pelaku penekan stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Drs. Napis MM, menyampaikan evaluasi program kerja TPPS ini merupakan penguatan terkait peran dan fungsi dari TPPS secara berjenjang. Ia menyampaikan, rapat evaluasi ini dilakukan untuk melihat upaya penekanan stunting oleh Pemprov Banten di triwulan pertama.
Napis menyampaikan, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 menunjukan, Provinsi Banten berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,5 persen dari angka 24,5 persen pada tahun 2021 menjadi 20 persen pada tahun 2022.
Namun demikian, dari angka stunting tersebut Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki 532.580 atau dengan persentase 28,92% keluarga berisiko stunting. Hal tersebut, diharapkan menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan melalui pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memberikan pelayanan terpadu dari Pemerintah Daerah.
Tidak hanya itu, TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan menjalankan kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting yang terdiri dari penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, surveilans keluarga dan audit kasus stunting.
“Maka dari TPK untuk memberikan layanan penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, fasilitasi layanan bantuan sosial, serta layanan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dari Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan,” jelasnya.--(red)
