Lebak, Bantengate.id – Setelah enam malam tujuh hari aksi Komunitas Mahasiswa Taktis Demokratis Wanassalam (Matadewa) dan aliansi Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) menginap di halaman Kantor Puspemkab. Lebak, Provinsi Banten, ditemui Wakil Bupati Lebak , Ade Sumardi, Rabu (31/05/2023) sekitar pukul 09.35 WIB.
Sebelumnya, aksi dilakukan mahasiswa Matadewa dan Aliansi Gerakan Rakyat Melawan (Geram) di halaman gedung DPDR Lebak dan Puspemkab. Lebak, pada hari Kamis (25/5/2023), sebagai bentuk protes dan kekecewaan kepemimpinan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan Wabup Lebak, Ade Sumardi, yang dinilai gagal membangun Lebak selama dua priode (2014-2022).
Namun saat aksi tersebut, Bupati Iti Octavia dan Wabup Ade Sumadri, maupun pejabat Pemkab. Lebak, tidak ada yang menerima dan mendengarkan tuntutan para aktivis. Akhirnya, para aktivis memutuskan untuk menginap di samping pintu masuk Puspemkab. Lebak.
“Kami bertahan dan menginap selama enam malam tujuh hari di pintu masuk Puspemkab Lebak, sampai dengan Bupati Lebak Iti Octavia dan Wabup Lebak, Ade Sumardi, menemui dan mendengar aspirasi rakyat Lebak yang akan kami sampaikan. Tadi pagi, Rabu (31/05/2023), Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, datang dan mendengarkan tuntutan aksi Matadewa/aliansi Geram,”kata Nurdin, Kamis (1/06/2023).
Para aktivis menuntut Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati, Ade Sumardi, mundur dari jabatannya sebelum waktu penetapan daftar calon (DCT) Pileg 2024. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut DPRD Kabupaten Lebak agar cepat tanggap dalam menindaklanjuti asprasi masyarakat.
Iti Octavia Jayabaya, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten mencalonkan ke DPR RI, sementara Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Provinsi Banten mencalonkan ke DPRD Provinsi Banten.
Setelah para aktivis menyampaikan tuntutan kepada Wabup Lebak Ade Sumardi, kata Nuridn, para aktivis Matadewa dan aliansi Geram, membubarkan diri. Siang hari ini, Kamis (1/06/2023), akan kembali ke Kampus nya masing-masing di Kota Serang, Banten.
Dikatakan Nurdin, aksi yang dilakukan Matadewa dan aliansi Geram, sebagai bentuk keprihatinan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 (117,22), sementara jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 (115,20). Ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Kabupaten Lebak semakin tinggi di bawah kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi.
Para aktivis juga menyoroti sol indeks pembangunan manusia yang dinilai tidak maksimal bahkan memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Lebak periode 2014 – 2022 menempati IPM terendah di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lebak tahun 2021 (7,86) bahkan lebih buruk dari Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2013 (7,23).
Permasalahan lain yang terjadi di kabupaten Lebak seperti halnya maraknya mafia tanah yang memaksa rakyat menjual tanah-tanahnya dengan murah contohnya di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, dan pembiaran pengrusakan lingkungan.
Selain tuntutan tersebut, para aktivis dalam orasinya pada Kamis (25/05/2023), menilai anggota DPRD Lebak, seperti tidak memiliki “taring” untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan di Lebak, bahkan terkesan tunduk dalam cengkraman “dinasti”.
“Itu dibuktikan dengan acuhnya DPRD Lebak terhadap permasalahan – permasalahan yang ada dan diaspirasikan oleh masyarakat Lebak. DPRD seharusnya merupakan representatif dari rakyat Lebak, justeru patut di duga ada kongkalikong dengan oligarki kekuasaan,” kata Nurdin.
Seperti sudah jatuh tertimpah tangga pula, permasalahan Masyarakat Kab. Lebak seolah tanpa henti, Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Lebak kembali dan terus menjulang tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lebak tahun 2021 (7,86) bahkan lebih buruk dari Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2013 (7,23).
Nurdin juga menyoroti respon dari Pemda Lebak, seperti anti terhadap demonstrasi. Para aktivis mahasiswa dari Lebak Selatan dan aktivis mahasiswa Kota Rangkasbitung, melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, tapi tidak didengar. Sampai akhirnya, beberapa teman mahasiswa harus menginap selama enam malam dan tujuh hari, hanya untuk menyampaikan sebuah aspirasi.
“Kami meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lebak jangan anti terhadap demonstrasi dan kritik, kami sudah melakukan aksi menginap di depan Kantor Bupati Lebak selama 7 hari 6 malam, dan pada hari ke 7 baru ditemui. Ini jelas bukan sikap dan respon yang baik dari seorang pemimpin,” tegas Nurdin.
Sementara itu Ketua umum Koordinator Pusat Matadewa, Repi Rizali, mengatakan, bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lebak, dinilai sudah gagal dalam membangun Kabupaten Lebak dan meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lebak untuk segera mundur dari jabatannya dalam tempo yang se singkat-singkatnya.
“Kami menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lebak sudah gagal dalam memimpin Kabupaten Lebak, dengan indikator yang sudah kami sampaikan dan solusi dari semua permasalahan yang ada di Kabupaten Lebak. Hari ini adalah kemunduran dari Bupati dan Wakil Bupati Lebak, yang merupakan produk dari oligarki dinasti Jayabaya,” kata Repi.
Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, saat menemui para aktivis, sangat mengapresiasi aksi tersebut sebagai bentuk sebuah demokrasi dalam menyampaikan saran dan pendapat.
“Apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini,adalah suatu gagasan dan mengkritisi kepemimpinan Pemerintahan Lebak dan menurut saya itu bagus. Karena kritik dan ide dari mahasiswa itu adalah masih murni dan belum terkontaminasi unsur kepolitikan. Ini menurut saya bagus,”kata Ade Sumardi.
Dikatakan Ade Sumardi, para mahasiswa sebagai genersi penerus, merupakan salah satu tempat menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi tersebut diteruskan kepada pemerintah daerah.
“Ini bagus, kita terima aspirasinya. Mata bupati cuma dua, mata wakil bupati cuma dua, merekalah mata-mata kita sehingga apa yang ditemukan di lapangan bisa sampai ke kita,” kata Ade Sumardi.–(ridwan)
